Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM): Peraturan Baru yang Tingkat Efektivitasnya Sama

Pada 6 Januari 2021, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah mempersiapkan peraturan baru yang dinamai Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Peraturan tersebut dibuat secara khusus mengingat peningkatan kasus COVID-19 setelah periode liburan akhir tahun. Direncanakan berlangsung selama dua minggu, kebijakan ini kemudian diperpanjang hingga 8 Februari 2021.

Foto diambil dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Setelah diterapkan selama hampir satu bulan lamanya, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak efektif. Kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan menjadi salah satu alasan kenapa peraturan ini hanya memiliki tingkat efektivitas 30%, ujarnya. Dia pun menambahkan bahwa pembatasan-pembatasan yang diberlakukan seharusnya diimplementasikan secara lebih tegas, khususnya di zona merah dan oranye.

Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa beliau merasa kecewa dengan PPKM. Dia menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dan menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menahan laju tingkat penularan COVID-19 di negara ini. Secara khusus, Presiden Jokowi berharap bahwa peraturan tersebut bisa diterapkan di tingkat pemerintahan mikro seperti desa atau pun RT/RW. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas (ratas) bersama jajarannya.

Tidak lama setelah berjalannya ratas tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, yang juga didapuk menjadi wakil Airlangga di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melangsungkan diskusi Bersama para ahli epidemiologi. Dalam kesempatan tersebut, Hariadi Wibisono yang merupakan Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menyampaikan beberapa sarannya.

“Dari semua kasus penularan COVID-19, asal penularan tidak bisa dilacak ke sumbernya. Artinya, kebijakan Testing, Tracing dan Treatment (3T) harus ditingkatkan.”

Mendekati akhir periode kedua pemberlakuan PPKM, kita semua berharap bahwa pertemuan antara pihak pemerintah dan ahli epidemiologi menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Sementara itu, kita juga harus tetap meningkatkan kedisiplinan kita dalam menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).

Share Via:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin